The post Dosen Fakultas Hukum UHAMKA Terpilih Anggota Ombudsman RI 2026-2031 first appeared on .

Pendirian APSHB merupakan respons strategis terhadap tantangan besar dalam perkembangan hukum bisnis. Dalam diskusi, para akademisi sepakat bahwa lulusan Program Studi Hukum Bisnis (PSHB) dituntut untuk tidak hanya menguasai regulasi, tetapi juga memiliki business mindset yang kuat, sejalan dengan tuntutan industri.

Fokus utama pembahasan dalam forum tersebut adalah penegasan identitas PSHB yang selama ini dinilai terlalu menyerupai Program Studi Ilmu Hukum umum. Forum menyepakati langkah krusial untuk segera menyusun dan menetapkan Daftar Mata Kuliah Wajib Minimal PSHB sebagai standar nasional untuk menciptakan diferensiasi kurikulum yang signifikan dan relevan.

Selain itu, APSHB akan berperan vital dalam menyikapi Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2025 terkait penentuan kompetensi utama lulusan, serta mencari solusi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Keikutsertaan FH UHAMKA dalam pendirian APSHB adalah wujud nyata upaya kami untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan praktis di lapangan,” ujar Bisman Bhaktiar, Dekan FH UHAMKA

Forum Nasional ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar institusi untuk melebur sekat-sekat dan membentuk satu kekuatan kolektif dalam pendidikan hukum bisnis. Dalam aspek kurikulum, diskusi turut menyoroti integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan sarjana hukum bisnis yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Dengan resmi terbentuknya APSHB, diharapkan asosiasi ini menjadi wadah untuk memperkuat integrasi hukum bisnis dalam tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, riset, dan praktik. Musyawarah internal yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 juga telah membentuk dewan pengawas dan susunan kepengurusan yang diharapkan dapat menjadi pilar utama asosiasi ke depan.

FH UHAMKA optimis bahwa APSHB akan menjadi nafas baru bagi Program Studi Hukum Bisnis di Indonesia, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap pasal, tetapi juga terampil dalam memecahkan masalah bisnis yang kompleks.

The post FH UHAMKA dan FH UPN Veteran Jakarta Kerja Sama Pembentukan Asosiasi Prodi Hukum Bisnis first appeared on .

Acara bersejarah tersebut ditandai dengan musyawarah yang menghimpun 31 delegasi dari 24 universitas se-Indonesia. FH UHAMKA menjadi salah satu inisiator penting yang menyuarakan perlunya kolaborasi dan standar kurikulum yang kokoh.

Pendirian APSHB merupakan respons strategis terhadap tantangan besar dalam perkembangan hukum bisnis. Dalam diskusi, para akademisi sepakat bahwa lulusan PSHB dituntut untuk tidak hanya menguasai regulasi, tetapi juga memiliki business mindset yang kuat, sejalan dengan tuntutan industri.

Fokus utama pembahasan, yang secara aktif didukung oleh delegasi FH UHAMKA adalah penegasan identitas PSHB yang selama ini dinilai terlalu menyerupai Program Studi Ilmu Hukum umum. Forum menyepakati langkah krusial untuk segera menyusun dan menetapkan Daftar Mata Kuliah Wajib Minimal PSHB sebagai standar nasional untuk menciptakan diferensiasi kurikulum yang signifikan dan relevan.

Selain itu, APSHB akan berperan vital dalam menyikapi Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2025 terkait penentuan kompetensi utama lulusan, serta mencari solusi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Keikutsertaan FH UHAMKA dalam pendirian APSHB adalah wujud nyata upaya kami untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan praktis di lapangan,” ujar Bisman Bhaktiar, Dekan FH UHAMKA

Forum Nasional ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar institusi untuk melebur sekat-sekat dan membentuk satu kekuatan kolektif dalam pendidikan hukum bisnis. Dalam aspek kurikulum, diskusi turut menyoroti integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan sarjana hukum bisnis yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Dengan resmi terbentuknya APSHB, diharapkan asosiasi ini menjadi wadah untuk memperkuat integrasi hukum bisnis dalam tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, riset, dan praktik. Musyawarah internal yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 juga telah membentuk dewan pengawas dan susunan kepengurusan yang diharapkan dapat menjadi pilar utama asosiasi ke depan.

FH UHAMKA optimis bahwa APSHB akan menjadi nafas baru bagi Program Studi Hukum Bisnis di Indonesia, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap pasal, tetapi juga terampil dalam memecahkan masalah bisnis yang kompleks.

The post Perkuat Identitas Kurikulum Hukum Bisnis, FH UHAMKA Prakarsai Asosiasi Prodi Hukum Bisnis first appeared on .

Dekan FH UHAMKA, Bisman Bhaktiar, dalam sambutannya mengapresiasi adanya wadah dan pernyataan sikap dari mahasiswa baru. “Kami tidak menyangka bahwa Pekan Taaruf akan ditutup dengan sebuah inisiatif yang begitu membanggakan. Kelahiran Justitia De Club yang ditandai dengan pernyataan sikap oleh mahasiswa terkait RUU Perampasan Aset, menunjukkan bahwa mahasiswa kami tidak hanya siap belajar, tetapi juga siap berkontribusi untuk negeri”, ujarnya.

Ketua Program Studi Hukum Bisnis FH UHAMKA, Akmaluddin Rachim, menambahkan, mendukung penuh peluncuran Justitia De Club sebagai sebuah wadah mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri dan menunjang kemampuan akademik mahasiswa.

“Ini merupakan awal yang baik, awal dari proses aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Kami akan mendukung penuh kegiatan kajian, diskusi publik, maupun kegiatan advokasi yang dilakukan Justitia De Club FH UHAMKA. Semangat muda dan intelektualitas mereka mesti didukung agar kelak menjadi agen perubahan, pemimpin, dan professional hukum yang berdampak bagi pembangunan peradaban hukum yang berkemajuan”, ucap Akmaluddin Rachim.

Sebagai tindak lanjut nyata dari deklarasi, Justitia De Club FH UHAMKA akan segera meluncurkan berbagai kegiatan, program kerja yang bermanfaat buat aktivitas mereka.

Selain itu, mereka juga akan merampungkan sturuktur organisasi dan menyiapkan berbagai kebutuhan dalam menunjang aktivitas Justitia De Club FH UHAMKA

Dengan ditutupnya Justitia Taaruf Week atau Pekan Taaruf Mahasiswa Fakultas Hukum dan dideklarasikannya Justitia De Club, FH UHAMKA, Akmaluddin Rachim berharap akan melahirkan embrio kader-kader hukum baru yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, keberanian, dan komitmen untuk membangun peradaban hukum Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. (*din)

The post Pekan Taaruf Berakhir dengan Deklarasi, Justitia De Club FH UHAMKA Serukan RUU Perampasan Aset Diprioritaskan first appeared on .

Tagar.co – Suasana Pekan Taaruf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (FH Uhamka) menorehkan sejarah baru, Kamis, 18 September 2025.

Di halaman kampus yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka No. 20, Jakarta Timur, lahirlah komunitas mahasiswa hukum bernama Justitia de Club.

Kelahiran komunitas ini ditandai dengan “Deklarasi Tanah Merdeka”, sebuah momen yang bukan hanya simbolik, tetapi juga penuh makna: merdeka dari korupsi.

Dalam deklarasi tersebut, mahasiswa FH Uhamka menyuarakan sikap tegas: mendukung agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) segera masuk ke dalam prioritas pembahasan di DPR.

Mahasiswa FH Uhamka memandang RUU Perampasan Aset sangat krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. DPR dan pemerintah didesak segera mengesahkan RUU ini dalam masa sidang tahun 2025 sebagai bentuk komitmen serius memberantas korupsi.

“Karena RUU ini sudah masuk Prolegnas prioritas, maka kami mendorong agar dapat segera disahkan di tahun 2025. Kami akan terus menagih komitmen pemerintah dan DPR,” ujar Richard Perwira Harahap, perwakilan mahasiswa FH Uhamka.

Apresiasi dari Pimpinan Fakultas

Dekan FH Uhamka, Bisman Bhaktiar, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menilai lahirnya Justitia de Club adalah kejutan manis di penghujung Pekan Ta’aruf.

“Kami tidak menyangka bahwa acara penutupan akan ditandai dengan inisiatif sebesar ini. Deklarasi Tanah Merdeka dan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan mahasiswa kami tidak hanya siap belajar, tetapi juga siap berkontribusi untuk negeri,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Program Studi Hukum Bisnis FH Uhamka, Akmaluddin Rachim. Ia menyebut peluncuran Justitia De Club sebagai awal yang baik bagi perjalanan mahasiswa hukum.

“Ini merupakan awal dari proses aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Kami mendukung penuh kegiatan kajian, diskusi publik, hingga advokasi yang akan dilakukan oleh Justitia De Club,” ujarnya.

“Semangat muda dan intelektualitas mereka mesti terus dipupuk agar kelak menjadi agen perubahan, pemimpin, dan profesional hukum yang memberi dampak nyata bagi pembangunan peradaban hukum berkemajuan,” tegasnya.

Simbol Kemerdekaan dari Korupsi

Nama “Deklarasi Tanah Merdeka” sengaja dipilih, bukan hanya karena berlokasi di Jalan Tanah Merdeka, tetapi juga untuk menegaskan tekad: kemerdekaan bangsa akan ternoda jika dibiarkan terus dirampok oleh koruptor.

“Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan tidak boleh dicemari oleh praktik korupsi. Deklarasi di Tanah Merdeka adalah komitmen kami untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan yang sesungguhnya dari jerat korupsi,” kata Akmaluddin Rachim menutup pernyataannya.

Dengan lahirnya Justitia De Club, mahasiswa FH Uhamka menandai langkah awal mereka bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai penggerak moral untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. (#)

Jurnalis Hendra Apriyadi Penyunting Mohammad Nurfatoni

The post Deklarasi Tanah Merdeka: Mahasiswa FH Uhamka Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas first appeared on .

Mengusung tema “Membangun Peradaban Hukum yang Berkemajuan”, JTW 2025 dibuka langsung oleh Dekan FH UHAMKA, Bisman Bhaktiar. Dalam sambutannya, ia mengajak mahasiswa baru untuk menanamkan kesungguhan belajar sejak awal. “Mahasiswa harus mampu menciptakan kompetensi sejak dini di masa awal perkuliahan. Dengan itu, mereka akan siap menghadapi tantangan dunia hukum ke depan,” ujar Bisman.

Sebagai pembicara utama, hadir Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, M. Ilham F. Putuhena. Ia memaparkan tentang pendekatan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ilham, pemerintah saat ini banyak menggunakan teori economic analysis of law dan instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA). Pendekatan tersebut, jelasnya, menjadi pondasi penting untuk membangun peradaban hukum yang berkemajuan.

“Economic analysis of law digunakan untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu kebijakan sebelum diterapkan. Tujuannya agar kebijakan lebih efektif, efisien, serta mampu meminimalkan dampak negatif,” terang Ilham Putuhena.

Ia menambahkan, praktik tersebut semakin relevan karena kebijakan hukum tidak hanya berbicara soal kepastian, tetapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Sementara itu, perwakilan dari DPD RI, Mariah Ulfa, mendorong mahasiswa baru agar tidak hanya fokus pada kuliah, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri.

“Mahasiswa perlu meningkatkan prestasi dan kemampuan dengan mengikuti seminar hukum, pelatihan legislative drafting, serta kegiatan kemahasiswaan lainnya. Aktivitas itu akan membentuk karakter sekaligus menambah pengalaman,” ungkap Mariah.

Pesan serupa juga datang dari Ketua Program Studi Hukum Bisnis FH UHAMKA, Akmaluddin Rachim. Ia menekankan pentingnya keaktifan mahasiswa di organisasi. “Dengan aktif berorganisasi, mahasiswa bisa mengembangkan kepemimpinan, keterampilan manajerial, hingga membangun jejaring yang bermanfaat di masa depan,” jelasnya.

Akmaluddin juga menambahkan bahwa materi economic analysis of law menjadi bagian dari perkuliahan. Menurutnya, teori itu tidak hanya dipelajari secara akademis, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui program magang. “Kami berharap mahasiswa bisa magang di BPHN agar dapat melihat langsung bagaimana teori itu dipraktikkan dalam proses pembentukan perundang-undangan,” katanya.

Acara semakin hidup ketika sesi tanya jawab dibuka. Mahasiswa baru terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar masa depan profesi hukum, isu aktual seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, hingga tuntutan 17+8. Mereka juga mengulas tentang peran pemuda dalam pemberantasan korupsi.

Pertanyaan yang kritis dari mahasiswa mendapat respons hangat dari para pembicara. Suasana diskusi berjalan dinamis dan interaktif, menandakan semangat intelektual yang kuat di kalangan mahasiswa baru.

Melalui penyelenggaraan JTW 2025, FH UHAMKA menegaskan komitmennya untuk mencetak lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial. Fakultas berharap, para mahasiswa baru mampu bertransformasi menjadi generasi hukum yang berintegritas, profesional, serta siap membawa perubahan positif bagi bangsa.

“Harapan kami, lulusan FH UHAMKA menjadi sosok yang cerdas, tangguh, dan memiliki kepekaan sosial. Dengan begitu, mereka mampu ikut membangun peradaban hukum Indonesia yang lebih baik,” tutup Bisman Bhaktiar.

Kontributor : Akmal
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha

The post Hadirkan Kemenkumham dan DPD RI, Pekan Taaruf FH UHAMKA 2025 Jadi Ajang Cetak Calon Pakar Hukum Muda first appeared on .

Mahasiswa FH UHAMKA memandang RUU Perampasan Aset dinilai krucial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. DPR dan Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi. Karena RUU ini sudah masuk prolegnas prioritas, maka kami mendorong agar dapat segera di sahkan di tahun 2025. Kami akan tagih komitmen Pemerintah dan DPR.

Dekan FH UHAMKA, Bisman Bhaktiar, dalam sambutannya mengapresiasi adanya wadah dan pernyataan sikap dari mahasiswa baru. “Kami tidak menyangka bahwa Pekan Taaruf akan ditutup dengan sebuah inisiatif yang begitu membanggakan. Kelahiran Justitia De Club yang ditandai dengan pernyataan sikap oleh mahasiswa terkait RUU Perampasan Aset, menunjukkan bahwa mahasiswa kami tidak hanya siap belajar, tetapi juga siap berkontribusi untuk negeri,” ujarnya.

Ketua Program Studi Hukum Bisnis FH UHAMKA, Akmaluddin Rachim, menambahkan, mendukung penuh peluncuran Justitia De Club di “tanah Merdeka” sebagai sebuah wadah mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri dan menunjang kemampuan akademik mahasiswa.

“Ini merupakan awal yang baik, awal dari proses aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Kami akan mendukung penuh kegiatan kajian, diskusi publik, maupun kegiatan advokasi yang dilakukan Justitia De Club FH UHAMKA. Semangat muda dan intelektualitas mereka mesti didukung agar kelak menjadi agen perubahan, pemimpin, dan professional hukum yang berdampak bagi pembangunan peradaban hukum yang berkemajuan,”  ucap Akmaluddin Rachim.

Nama deklarasi Tanah Merdeka diambil dari alamat Fakultas Hukum UHAMKA yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka No. 20, Jakarta Timur. Deklarasi “Tanah Merdeka” juga sekaligus simbol perjuangan merdeka dari korupsi.

“Kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan akan ternoda jika tanah air ini dibiarkan dicemari oleh koruptor yang merampok uang rakyat. Deklarasi di Tanah Merdeka adalah bentuk komitmen kami untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan yang sesungguhnya dari jerat korupsi,” kata Akmaluddin Rachim. (*din)

The post Justitia De Club FH UHAMKA Dukung RUU Perampasan Aset Diprioritaskan first appeared on .

Justitia Taaruf Week, FH UHAMKA 2025 mengusung tema “Membangun Peradaban Hukum yang Berkemajuan”. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dekan FH UHAMKA, Bisman Bhaktiar. Dalam sambutannya, Bisman Bhaktiar mengajak mahasiswa baru FH UHAMKA untuk belajar sungguh-sungguh dan menciptakan kompetensi sejak dini di masa awal perkuliahan

Selanjutnya, sebagai pembicara utama, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum RI, M. Ilham F. Putuhena, menyampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini, pemerintah banyak menggunakan pendekatan teori economic analysis of law serta instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA).

Menurut Ilham Putuhena pendekatan tersebut dapat membangun pondasi awal dalam menciptakan peradaban hukum yang berkemajuan.

“Pendekatan itu dipakai untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu kebijakan atau peraturan sebelum diterapkan, yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta menghindari dampak negatif,” katanya, Rabu (17/9).

Sementara, perwakilan dari DPD RI, Mariah Ulfa, mendorong mahasiswa baru agar aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan.

“Misalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan seminar hukum atau aktif mengikut pelatihan, seperti legislative drafting,” ujarnya.

Ketua Program Studi Hukum Bisnis, FH UHAMKA, Akmaluddin Rachim, juga turut berpesan kepada mahasiswa baru agar dapat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Menurutnya dengan aktif dalam organisasi, mahasiswa dapat mengembangkan potensi kepemimpinan, skill manajemen, hingga membentuk mental dan jejaring di berbagai bidang yang akan bermanfaat di kemudian hari.

Terakhir, Kaprodi Hukum Bisnis juga menyampaikan, menanggapi pembicara sebelumnya, bahwa teori tentang economic analysis of law merupakan salah satu materi perkuliahan yang akan diberikan kepada mahasiswa.

Untuk itu, ia berharap agar mahasiswa FH Uhamka nanti dapat magang di BPHN, salah satunya untuk mengimplementasikan langsung teori tersebut saat proses pembentukan perundang-undangan oleh pemerintah.

Acara berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Mahasiswa baru terlihat antusias mengajukan pertanyaan terkait masa depan profesi hukum, isu-isu aktual seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, tuntutan 17+8, serta peran pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan diselenggarakannya acara ini, FH UHAMKA berharap dapat mencetak lulusan hukum yang unggul, tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan siap membawa perubahan positif bagi peradaban hukum Indonesia. Red/HS

The post Pekan Taaruf FH UHAMKA, Kemenkum dan DPD RI Hadir sebagai Narasumber first appeared on .

Justitia Taaruf Week, FH UHAMKA 2025 mengusung tema “Membangun Peradaban Hukum yang Berkemajuan”. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dekan FH UHAMKA, Bisman Bhaktiar. Dalam sambutannya, Bisman Bhaktiar mengajak mahasiswa baru FH UHAMKA untuk belajar sungguh-sungguh dan menciptakan kompetensi sejak dini di masa awal perkuliahan 

Selanjutnya, sebagai pembicara utama, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum RI, M. Ilham F. Putuhena, menyampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini, pemerintah banyak menggunakan pendekatan teori economic analysis of law serta instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA).

Menurut Ilham Putuhena pendekatan tersebut dapat membangun pondasi awal dalam menciptakan peradaban hukum yang berkemajuan. Ia juga bilang, bahwa pendekatan itu dipakai untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu kebijakan atau peraturan sebelum diterapkan, yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta menghindari dampak negatif. 

Adapun perwakilan dari DPD RI, Mariah Ulfa, mendorong mahasiswa baru agar aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan. Misalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan seminar hukum atau aktif mengikut pelatihan, seperti legislative drafting.

Ketua Program Studi Hukum Bisnis, FH UHAMKA, Akmaluddin Rachim, juga turut berpesan kepada mahasiswa baru agar dapat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Menurutnya dengan aktif dalam organisasi, mahasiswa dapat mengembangkan potensi kepemimpinan, skill manajemen, hingga membentuk mental dan jejaring di berbagai bidang yang akan bermanfaat di kemudian hari.

Kaprodi Hukum Bisnis juga menyampaikan, menanggapi pembicara sebelumnya, bahwa teori tentang economic analysis of law merupakan salah satu materi perkuliahan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Untuk itu, ia berharap agar mahasiswa FH Uhamka nanti dapat magang di BPHN, salah satunya untuk mengimplementasikan langsung teori tersebut saat proses pembentukan perundang-undangan oleh pemerintah.

Acara berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Mahasiswa baru terlihat antusias mengajukan pertanyaan terkait masa depan profesi hukum, isu-isu aktual seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, tuntutan 17+8, serta peran pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan diselenggarakannya acara ini, FH UHAMKA berharap dapat mencetak lulusan hukum yang unggul, tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan siap membawa perubahan positif bagi peradaban hukum Indonesia. (Akmal)

The post Pekan Taaruf FH UHAMKA Hadirkan Pembicara Kementerian Hukum dan DPD RI first appeared on .

The post Kuliah Umum Aspek Hukum Ekspor dan Impor Minyak dan BBM dalam Tata Kelola Migas Nasiona first appeared on .